Klik untuk memperbesar

HALAMAN DEPAN
DARI REDAKSI
ARAHAN MANAJEMEN
BERITA UTAMA
INFO DISTRIBUSI
INFO AREA
MITRA BINAAN
SUARA HUMAS
BERITA FOTO

LINK
  • PLN JATIM WEBSITE
  • FOKUS

  • LAIN-LAIN
  • Pengurus
  • Arsip
  • Buku Tamu

  • REDAKSI
    Alamat :
    Embong Trengguli 19-21
    Surabaya


    Telepon :
    (031) 5340651 - 55
    ext 716


    Fax :
    (031) 5318294

    Website :
    http://infodis.pln-jatim.co.id

    E-Mail :
    humasjatim@pln.co.id

    Visitor
    303030
    Since July 20th, 2007
    [ ]
      Edisi : IV / 2010
     
    ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PPTL
    Oleh : Soehartono, SH

    Usaha-usaha PLN Distribusi Jawa Timur dalam menurunkan losses, salah satunya adalah adanya petugas P2TL yang bertugas memeriksa meteran pelanggan yang dicurigai terjadi kebocoran tenaga listrik. Tetapi dalam pelaksanaan kerjanya, seringkali P2TL harus berurusan dengan pihak yang berwajib. Hal tersebut karena lebih banyak terjadi dari ketidak–mengertian pelanggan tentang segi teknis kelistrikan dan denda yang cukup besar yang ditanggung oleh pelanggan dari kebocoran listrik. Seperti yang terjadi pada kasus P2TL gabungan APJ Pasuruan. Petugas P2TL gabungan APJ Pasuruan diberi target operasi atas dasar statistik pemakaian kWh yang minim. Sesuai tata cara pelaksanaan P2TL pasal 4 huruf a,b dan c Kep: DIR 068.K/010/DIR/2002, petugas P2TL PLN diikuti petugas tehnik untuk melakukan pemeriksaan APP PLN. Pada saat itu di sebuah perusahaan di daerah Gempol ditemukan sebuah kotak pintu pembatas dalam keadaan tidak tersegel. Langkah selanjutnya, petugas melakukan pengukuran dengan metode stop watch dengan tujuan membandingkan energi listrik sebelum kWh meter dan sesudah kWh meter dan dilakukan tiga sampai empat kali sehingga didapat hasil negatif 34,10%. Pada pemeriksaan terhadap APP (kWh dan kVarh meter) kondisi segel tera menyatakan hasil baik. Kemudian pemeriksaan ditingkatkan pada alat alat bantu CT (Current Transformer) yang posisinya berada dibelakang letak APP, kotak pintu CT tidak ada segel. Pada CT terdapat phase T-sisi S1 yang diesolasi dan atau diisolasi.
    Pengukuran negatif 34,10% terbukti di bagian ini dimana CT phase T tidak berfungsi sebagaimana semestinya yaitu dalam posisi tidak tersambung. Petugas P2TL secara rinci dan sistematis menjelaskan proses pelaksanaan P2TL kepada penanggung jawab per–usahaan tersebut, bahwa pada dasarnya terdapat kelainan atau pelanggaran pada CT phase T sisi S1 yaitu terdapat isolasi. Kemudian pemilik perusahaan sanggup menghadap dan menyelesaikan administrasi kurang tagih ke PT. PLN UPPTR Pandaan, dengan harapan agar listrik tetap dinyalakan sementara dan pabrik tetap beroperasi atau berproduksi, dengan dasar surat per–mohonan tersebut dan telah dikoordinasikan dengan Manajer APJ Pasuruan, yang selanjutnya berita acara pemeriksaan langganan dan berita acara pengambilan barang bukti telah ditanda tangani tiga petugas P2TL serta wakil pelanggan.
    Pelaksanaan P2TL selesai, petugas kembali ke kantor APJ Pasuruan. Dari jenis pelanggaran tersebut pelanggan dikenakan tagihan susulan sebesar kurang lebih Rp. 362 juta. Pihak Pelanggan keberatan dan menggugat PT. PLN (Persero) melalui Pengadilan Negeri Pasuruan. Karena kasusnya adalah perdata, maka majelis hakim berusaha untuk mendamaikan, dan hasilnya sidang berlanjut dan dihadiri saksi-saksi dari PT. PLN (persero). Saksi menjelaskan apa yang dilihat, didengar dan dialami selanjutnya pembuktian dari barang bukti CT phase T sisi S1 terdapat isolasi yang mengakibatkan dan atau mem–pengaruhi pengukuran energi kWh meter PT. PLN (persero). Hasil akhir Pengadilan Tingkat Pertama ini, pihak tergugat, PLN APJ Pasuruan, dinyatakan kalah dan atau dikalahkan dengan alasan klasik bahwa pelaksanaan P2TL tidak mengikutkan pihak penyidik yang merupakan salah satu pertimbangan putusan majelis hakim.

    Aspek Keperdataan Atau Pidana Tehadap Pihak Bersengketa
    Kuasa hukum PLN Distribusi Jawa Timur tidak menerima putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dan atau menolak gugatan penggugat atau niet ontvankelijk verklaard.
    Pada sisi lain, kuasa hukum pelanggan melapor ke Polwil Malang mempersoalkan tentang prosedur pelaksanaan P2TL yang dilakukan petugas PLN tanpa mengikut sertakan Polisi dapat melanggar ketentuan hukum, yaitu :

    1. Memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai dengan melawan hukum. Sesuai pasal 167 KUHP diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

    2. Suatu perbuatan atau perlakuan yang tak menyenangkan sesuai pasal 335 ayat 1 maka pasal 336 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan.

    3. Sengaja melawan hukum meng–hancurkan,merusak menghilangkan barang sesuatu, kepunyaan orang lain sesuai pasal 406 diancam pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah.

    Kondisi semacam ini menempatkan petugas P2TL sebagai tersangka. Sebagai pelaku-pelaku hukum, petugas P2TL selaku tersangka adalah suatu hal yang wajar dan lumrah, dan yang perlu diperhatikan kedudukan tersangka belum sebagai terdakwa, terdakwa itu sendiri bukan berarti terpidana. Yang jelas, dalam kasus P2TL Pasuruan, pihak manajemen membela dengan serius. Hal ini dapat dilihat dari telah dilaporkannya kasus P2TL Pasuruan ke direksi dengan harapan klarifikasi P2TL Pasuruan didiskusikan bersama antara Kapolri dengan Dirut PLN yang tertuang dalam kesepakatan bersama Petir 2003, diantaranya dengan tujuan mengamankan aset negara. Sengketa semacam ini bagi pihak tergugat dalam hal ini PT. PLN (persero) tidak sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan pasal 32 ayat 2, dimana untuk kepentingan umum, PT. PLN (persero) diberi kewenangan sebagai berikut:

    a) Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakan untuk sementara waktu.

    b) Menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah.

    c) Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas tanah atau dibawah tanah.

    d) Memotong dan atau menebang tanaman yang menghalanginya.

    Selain itu juga telah diatur dalam pasal 34 ayat 3 dan 4 tentang konsumen tenaga listrik bertanggung jawab apabila kelalainnya mengakibatkan kerugian pada pihak PT. PLN (persero). Dan konsumen tenaga listrik wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
    Juga telah diatur dalam pasal 1 ayat 3 tentang penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan listrik melalui dari titik pembangkit sampai titik pemakaian, artinya dimana mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, alat ukur kWh meter adalah tanggung jawab dan milik PLN. Dalam Pasal 1 ayat 4 juga telah diatur tentang pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian. Artinya dimana pemakaian sesudah alat ukur kWh meter dan atau instalasi adalah tanggung jawab dan milik pelanggan konsumen.
    Dalam Pasal 59 ayat 1 juga diterangkan tentang setiap orang yang memberikan informasi palsu, kesaksian palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepenti–ngan umum dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.
    Dan ditegaskan dalam Pasal 60 ayat 1 dan 2 tentang setiap orang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya dengan maksud untuk memanfaatkan secara melawan hukum dipidana karena melakukan pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak lima ratus juta rupiah.
    Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan rusaknya instalasi tenaga listrik milik PLN sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah.
    Dari kasus P2TL Pasuruan dapat ditarik benang merah bahwa apa yang dilakukan penyidik Polwil Malang yang memposisikan petugas P2TL gabungan sebagai tersangka dan tindakan untuk melepas baju serta difoto merupakan tindakan yang belum mencapai standar ketentuan hukum. Hal ini perlu diperhatikan untuk masa mendatang khususnya pada internal PLN secara keseluruhan agar tidak terjadi tumpang tindih perundangan, sehingga dalam penyusunan dasar hukum suatu perundangan jangan sampai bertentangan dengan sistem perundangan lainnya. Sebuah kebijakan tentunya harus memiliki pijakan hukum yang kuat dan tujuannya akan tercapai dengan baik. Karena memang proses kerja P2TL bersentuhan dengan aspek hukum legal formal sehingga harus benar-benar cermat dalam membuat prosedur kerja P2TL. Dengan berkordinasi dengan pihak yang berwajib merupakan sebuah solusi yang tepat untuk memini–malkan terjadinya tuntutan hukum dari pelanggan nakal.(**. Penulis adalah Anggota Tim Analisa dan Evaluasi P2TL PLN Area Jaringan Surabaya Barat).
    Komentar untuk "Aspek Hukum Dalam Pelaksanaan PPTL"
    Tinggalkan komentar anda




     
    © 2007 PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur.